Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden Yakini Presiden Tidak Menjawab Permintaan Untuk Mencopot Jaksa Agung RI | MATAKITA.ID google-site-verification=iDZD_sCXRN3R-DqV5CJ4GT0iMTQps4yfhRlW83dgnsI

Home / Hukum & Kriminal

Selasa, 26 Oktober 2021 - 14:53 WIB

Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden Yakini Presiden Tidak Menjawab Permintaan Untuk Mencopot Jaksa Agung RI

Jakarta | Matakita.id – Bamus Papua dan Papua Barat mengajak masyarakat anti korupsi Papua tidak gegabah dalam mengeluarkan statemen untuk mengganti Jaksa Agung karena perasaan kecewa menunggu reaksi Kejaksaan Agung.

“Kita harus pahami bahwa untuk menetapkan suatu kasus naik dik dan tun itu didasari alat bukti yang cukup,” jelas Frans Ansanay, SH ketua umum Bamus Papua dan Papua Barat yang juga salah satu Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden, melalui siaran pers, Senin (25/10/21).

Menurut Frans, Presiden tidak akan intervensi berbagai kasus yang ditangani Penegak Hukum Kejaksaan Agung RI apa lagi menjawab permintaan untuk menggantikan Jaksa Agung RI.

“Silahkan aliansi Masyarakat Anti Korupsi Papua membuat audiensi dengan Jaksa Tinggi Papua untuk merespon apa yang ingin disampaikan. Jika Kejaksaan Tinggi Papua tidak bisa menangani baru kemudian diteruskan ke Kejaksaan Agung dan jika belum dijawab tentu perlu waktu penyelididkan untuk menemukan alat bukti yang cukup,” paparnya.

BACA JUGA :  Polsek Boja Polres Kendal Amankan Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan

“Setelah itu proses penyidikan dilakukan,” tambahnya.

Frans mengingatkan bahwa Kejaksaan Agung menangani ribuan kasus di Indonesia, untuk itu dia menyarankan agar menghubungi pihak penerima berkas yang dilaporkan dan tanyakan proses sudah sejauh mana. Jadi tidak tepat meminta Presiden copot Jaksa Agung.

“Sebagai Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden kami yakini Bapak Presiden tidak menjawab permintaan untuk mencopot Jaksa Agung RI,” pungkasnya.

Sebelumnya Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Papua mendesak Presiden RI untuk mengganti Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Dan terkait Kasus Jaksa Nakal main proyek seperti yang diutarakan dalam siaran pers, Senin (25/10/21) tersebut, kembali Frans Ansanay, SH Ketua Bamus Papua dan Papua Barat Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden ini menghargai apa yang disampaikan oleh aliansi anti korupsi Papua tersebut, karena keinginan tersebut diutarakan karena, kasus yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terhadap oknum Jaksa ‘nakal’ di kejaksaan Tinggi Papua yang diduga bermain proyek milik pemerintah belum ada tindakan nyata yang dilakukan.

BACA JUGA :  Jambret Hp Di Tambora, Pemuda Ini Lebaran Ditahanan

“Saran saya kordinasi lanjut dengan Jamwas Kejaksaan Agung RI untuk diketahui Prosesnya sudah sejauh mana. Jika ada staf kejaksaan Agung melindungi oknum Jaksa nakal tersebut, baru mintakan Jaksa Agung copot stafnya itu. Jadi bukan langsung minta kepada Bapak Presiden untuk segera copot Jaksa Agung RI,” tandasnya.

Koordinator Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Papua, Alius Haluk menyebutkan, laporan Aliansi terhadap oknum jaksa nakal di Papua ke Kejaksaan Agung RI sudah memasuki tiga bulan.

“Dalam laporan kami, pihak kejaksaan Agung melalui Satgas 53 menyampaikan bahwa sudah melakukan pemanggilan terhadap oknum jaksa nakal di Kejaksaan Tinggi  Papua. Namun ternyata tidak benar,”  ujar Alius. ( Red )

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Hukum & Kriminal

Wagub Jabar Dilaporkan ke Polda Atas Dugaan Penipuan Proyek Rp. 3,9 M  

Hukum & Kriminal

Ops Bina Kusuma Terakhir : Iptu Widada Berikan Himbauan Dan Hadiah Kepada Tukang Ojek*l

Hukum & Kriminal

Pangdam Hasanuddin Pimpin Sertijab dan Penyerahan Tugas Pejabat Utama ( PJU) Kodam

Hukum & Kriminal

210 Prajurit Wijayakusuma Naik Pangkat

Hukum & Kriminal

Gara – Gara Di Picu Cemburu Uang Parkir Pintu Rel Kereta Liar, Ardi Meninggal Usai Di Tusuk AGS

Hukum & Kriminal

Dewi Aryani Siap Pasang Badan Bantu Keluarga ABK Nelayan Menuntaskan Kasus Hilangnya Kapal Kakap Merah III

Hukum & Kriminal

Polres Kendal Laksanakan Sterilisasi

Hukum & Kriminal

Penahanan Anggota pemuda Pancasila dianggap Terlalu Berlebihan