Komisi II DPRD Purwakarta Fokus Kawal Harga Elpiji 3 Kg | MATAKITA.ID google-site-verification=iDZD_sCXRN3R-DqV5CJ4GT0iMTQps4yfhRlW83dgnsI

Home / Advertorial / Daerah / Ekbis / Purwakarta

Rabu, 20 April 2022 - 12:11 WIB

Komisi II DPRD Purwakarta Fokus Kawal Harga Elpiji 3 Kg

Purwakarta | matakita.id – Sebagai bagian dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawasan membidangi urusan perekonomian dan keuangan.

Pembidangan ekonomi dan keuangan ini terbagi menjadi ruang lingkup pengawasan industri dan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), perbankan, pertanian, perikanan, kehutanan, perusahaan daerah, pendapatan, ketahanan pangan, pengelolaan keuangan dan barang aset daerah, penanaman modal dan pariwisata.

Dari tugas pengawasan sebanyak itu, tentu pada pelaksanaannya bukan tanpa kendala. Salah satunya selama hampir dua tahun ke belakang tepatnya pada 2020 dan 202, banyak masalah pembangunan ekonomi dan keuangan Kabupaten Purwakarta tesendat sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19.

Terlepas dari semua itu, Komisi II DPRD Purwakarta saat ini tengah fokus mengawal laju perekonomian masyarakat di wilayah tingginya harga gas Elpiji 3 Kg.

Anggota Komisi II DPRD Purwakarta Fraksi Partai Gerindra Fitri Maryani Anggota Komisi II DPRD Purwakarta Fraksi PKS Dedi Sutardi menerima audiensi dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Putra Siliwangi menghadirkan Hiswana Migas, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Purwakarta, Senin (18/4/2022).

BACA JUGA :  Eks Ketua FPI Kab. Banjarnegara Ajak Masyarakat Jauhi Terorisme Dan Intoleransi

Audiensi fokus membahas masih tingginya harga gas Elpiji 3 Kg di tingkat pangkalan. Apalagi ketika sudah sampai kepada pengecer, harga gas melon kian melangit. Dampaknya masyarakat disulitkan dengan tingginya harga beli dari komoditas pokok tersebut.

Foto : Anggota Komisi II DPRD Purwakarta Fitri Maryani (Gerindra) dan Dedi Sutardi (PKS) saat menerima audience LPKSM Putra Siliwangi dan Hiswana Migas.

“Padahal, berbagai regulasi baik di tingkat pemerintah pusat hingga daearah bahwa harga rceran tertinggi (HET) Elpiji 3 Kg di tingkat pangkalan sudah ditetapkan harganya Rp16.000 per tabung,” kata Ketua LPKSM Putra Siliwangi Aan Sujiana dalam forum rapat.

Tapi, kata Aan, kenyataan di lapangan HET Elpiji 3 Kg di tingkat pangakalan lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah. Alasannya, keuntungan para pengusaha dari penjalan gas melon itu terlalu kecil sehinga tidak bisa menutupi biaya operasional.

BACA JUGA :  Kereen! Bhabinkamtibmas Polsek Bantarujeg Berikan Kuota Internet Gratis Kepada Siswa SDN Kurang Mampu

“Bahwa apa yang dikemukakan para pengusaha migas ini sudah melanggar aturan yang berdampak tingginya harga gas subsidi 3 kg melambung tinggi di masyarakat,” ujar Aan.

Statament Ketua LPKSM Putra Siliwangi ditanggapi langsung Anggota Komisi II DPRD Purwakarta Fitri Maryani. Menurutnya, komisi II akan fokus mengawal isu ini sampai ditemukan solusinya.

“Di sini kita ingin mencari solusi. Mengenai ada penyimpangan seperti yang disampaikan ketua LPKSM itu ranahnya aparat penegak hukum (APH) jadi kita sepakati tidak membahas itu. Kami akan terjun ke lapangan mengecek kebenaran laporan yang kami terima,” kata Fitri.

Dalam kesempatan audiensi, hadir Asda II Pemkab Purwakarta dr H Agung Darwis Suriaatmadja MKes, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Purwakarta Jaya Pranolo, Sekretaris Dinas Kopeasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaganan (DKUPP) Eka Sugriayana, SP MM, Kabid Gakda Satpol-PP Iman Sukmana AP SSos MSi, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Purwakarta, Apry S bersama Kabid LPG Hiswana Migas Nani Jumiah.(ADV)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Daerah

Proyek Tak Dibayar! Puluhan Pemborong Gruduk Kantor Walikota Palembang

Daerah

Kasus KDRT Atau Pembunuhan Terhadap Istri Berhasil Di Ungkap Polres Sukabumi

Infrastruktur

Pemerintah Desa dan Karang Taruna Desa Campaka Pertanyakan Legalitas Perumnas Royal Campaka

Daerah

Bupati Karawang: TMMD Kerja Sama TNI dan Pemerintah Perkokoh Persatuan Bangsa

Daerah

Lebarkan Sayap Organisasi, Ketua Umum DPP MOI Lantik Pengurus DPW MOI NTT

Daerah

HUT Ke 72, Ini Pesan Kapolres Purwakarta Untuk Para Polwan Di Polres Purwakarta

Purwakarta

Pemkab Purwakarta Gelar Gebyar Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di 20 Puskesmas

Daerah

Dalam Rangka Ops Lilin Lodaya, Polres Indramayu Antisipasi Kerawanan