Lembaga AGP Tegas Akan Kawal Perbub Nomor 11 Tahun 2021 Soal Syarat Calon Kepala Desa - MATAKITA.ID google-site-verification=iDZD_sCXRN3R-DqV5CJ4GT0iMTQps4yfhRlW83dgnsI

Home / Serba Serbi

Kamis, 29 Juli 2021 - 13:26 WIB

Lembaga AGP Tegas Akan Kawal Perbub Nomor 11 Tahun 2021 Soal Syarat Calon Kepala Desa

LEBAK | Matakita.id – Lembaga Abdi Gema Perak (AGP) dengan tegas mengaku akan mengawal Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 tahun 2021 soal persayaratan Calon Kepala Desa di Kabupaten Lebak.

Perbup Nomor 11 tahun 2021 tersebut,
perihal persyaratan Calon Kepala desa yang harus menyerahkan fotocopy dokument Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) bagi Kepala Desa maupun mantan Kepala Desa.

Sekertaris DPD LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Lebak Anggi Kurniadi menyampaikan dengan tegas, pihaknya akan mengawal kegiatan pilkades serentak di 266 Desa se- Kabupaten Lebak.

BACA JUGA :  Gus Menteri Luncurkan Integrasi Data Desa dengan e-SAKIP di Sumedang

“Kita akan kawal pemilihan Pilkades bagi seluruh Desa di Kabupaten Lebak. Namun, ada yang menjadi pertanyaan bagi kami, yaitu bagaimana dengan LPPD mantan Kepala Desa yang pernah menjabat 10 atau 15 tahun yang lalu yang kemudian sekarang mencalon kan diri kembali, nah, pertanyaan ini tentu harus di jawab oleh pemerintah melalui DPMD Lebak dengan sejelas- jelasnya. Karena semua harus ada Dasar dan ketentuan aturan yang dibuat oleh pemerintah, “tegas Anggi pada awak media. Kamis, (29/7/2021).

BACA JUGA :  Polres subang lakukan pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Ia juga mempertanyakan apakah dibenarkan jika pertanggung jawaban atau LPPD itu ditanda tangani oleh BPD periode yang sekarang, bukan oleh BPD yang sebelumnya menjabat.

“Saya rasa ini akan menarik perhatian publik. Namun, tentunya aturan teraebut tidak bisa dan tidak boleh dibuat main- main. Untuk itu, mari kita kawal Perbub ini dengan baik. Mengingat diduga kuat banyak calon dari mantan kepala desa terdahulu yg tidak memiliki LPPD,”katanya.

BACA JUGA :  Firli Cs Tolak Hadiri Panggilan Komnas HAM soal TWK KPK*_

“Padahal LPPD itu diatur dalam Undang- Undang tentang desa serta
Permendagri tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sementara sebelum tahun 2015 para Kepala Desa diduga tidak memiliki LPPD.

Apabila hal ini dibiarkan, maka akan menjadi catatan bagi Lembaga Kami untuk melakukan gugatan di kemudian hari,”tegas Anggi. ( Red )

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Serba Serbi

Ketua FKKC : Kuwu Losari Kidul Mengaku Transaksi Sebesar Rp 20 Juta

Advertorial

Impian Mak Uun Ketemu Bupati Anne Terwujud

Serba Serbi

Fitria Minta Petugas Tak Sungkan Jemput Bola Dalam Vaksinasi Lansia

Media Sosial

Gandeng Ormas SKS, PPWI Lebak Gelar Aksi Sosial Bagi-bagi Nasi Kotak

Infrastruktur

Pimpinan DPD RI Sebut Industri Pertanian Bisa menjadikan Indonesia Negara Agro Dollar

Lifestyle

Era New Normal, Bupati Purwakarta Ajak Masyarakat Berolahraga

Serba Serbi

Gus Halim: Pendidikan Variabel Kunci Daya Saing Bangsa

Ekbis

Wakil Gubernur Jawa Barat Himbau Masyarakat Jabar Patuhi Aturan PPKM
%d blogger menyukai ini: