Wakil Ketua Komisi VI DPR RI: Negara tidak Boleh Kalah dengan Cukong | MATAKITA.ID google-site-verification=iDZD_sCXRN3R-DqV5CJ4GT0iMTQps4yfhRlW83dgnsI

Home / Serba Serbi

Rabu, 21 Juli 2021 - 17:28 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI: Negara tidak Boleh Kalah dengan Cukong

Jakarta | Matakita.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer angkat bicara soal permohonan Pencabutan Ijin PT Kebun Tebu Mas (KTM), sebagaimana surat yang dikirimkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, tanggal 15 Juli 2021 kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Surat yang beredar luas dikalangan wartawan tersebut menyebutkan alasan permohonan pencabutan ijin PT KTM antara lain: Membangun pabrik sebagai kedok untuk memperoleh ijin impor raw sugar; merusak harga beli tebu, 12 pabrik gula di Jawa Timur terancam tutup; mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dalam mendapatkan bahan baku tebu; diduga melakukan penimbunan gula rafinasi dan konsumsi; dan menyebarkan berita bohong.

BACA JUGA :  Pemkab Purwakarta Dorong Desa Miliki Pengelolaan Sampah Mandiri

“Saya pikir setiap pengaduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada. Kita tetap berprinsip praduga tak bersalah. Agar dapat diketahui dengan pasti kebenaranya maka harus dilakukan investigasi khusus untuk itu,” papar Demer di Denpasar, Selasa (20/7/2021).

Politisi asal Bali ini mengaku tak asing mendengar nama PT KTM. Pasalnya, pada akhir April 2021, santer di media masa berita Sidak Satgas Pangan Jawa Timur ke PT KTM, Lamongan, Jawa Timur yang menemukan dugaan penimbunan 15 ribu ton gula rafinasi dan 22 ribu ton gula kristal putih di gudang milik perusahaan tersebut.

BACA JUGA :  Polsek Metro Taman Sari Beri Bantuan Makanan Siap Saji Dan Multivitamin Bagi Warga Yang Menjalani Isolasi Mandiri

“Tindakan penimbunan di masa pandemi itu termasuk kejahatan pangan. Sanksi pidana penimbunan pangan diatur dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 dan Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014. Detail soal pasalnya, silahkan dicek di dalam kedua undang-undang tersebut,” ungkapnya.

Dari penelusuran media ini menemukan, sanksi pidana terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Perdagangan menyebutkan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 50 miliar. Sedangkan pasal 133 UU Pangan mengancam setiap orang yang melakukan penimbunan makanan 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 miliar.

Demer menilai, selain laporan dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, terkait praktek kecurangan yang dilakukan oleh PT KTM ini, sudah banyak desakan dari berbagai kelompok. Dirinya mendukung Menteri Perindustrian untuk mengambil langkah-langkah investigasi dengan kewenangan yang dimiliki.

BACA JUGA :  PAKAR EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS : PERLUNYA PENGAWASAN ALIRAN DANA DESA DAN BANSOS SUPAYA TEPAT SASARAN GUNA MENGHIDUPKAN RODA PEREKONOMIAN MASYARAKAT

“Negara tidak boleh kalah dari para cukong yang ingin mengambil untung dengan cara-cara yang tidak benar. Bila terbukti bersalah, jatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Bila mana terdapat dugaan tindak pidana, segera lakukan koordinasi dengan pihak terkait,” pungkas politisi senior Golkar ini dengan nada tegas. (D4V)

*Press Release Komisi VI DPR RI*

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Daerah

Sambangi Sekolah SMKN, Ini Yang Dilakukan Oleh Personil Polres Majalengka

Hukum & Kriminal

Mesum di Parkiran Mall,  Sepasang Kekasih di Amankan Polisi

Advertorial

Jaksa Agung RI Tegaskan “Jangan Mudik” Pada Kunjungan Kerja Virtual Ke Empat Tahun Ini

Serba Serbi

India Ala Jambi, Cerewet Ala Ali

Daerah

Pangdam III/Siliwangi Bersama Forkopimda Jabar, Terima Arahan Presiden RI

Advertorial

Kapolres Hadiri Sertijab Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan

Advertorial

Pemkab Purwakarta Dorong Perluasan Areal Tanam Baru

Serba Serbi

Menkes Budi Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Tenaga Kesehatan
%d blogger menyukai ini: