Maksimalkan Realisasi APBD, Kemendagri Undang Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda | MATAKITA.ID google-site-verification=iDZD_sCXRN3R-DqV5CJ4GT0iMTQps4yfhRlW83dgnsI

Home / Advertorial

Rabu, 29 Desember 2021 - 13:02 WIB

Maksimalkan Realisasi APBD, Kemendagri Undang Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda

Jakarta | matakita.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) memaksimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya ini salah satunya dilakukan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang mengundang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi seluruh Indonesia, serta menghadirkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi lainnya se-Indonesia, Selasa (28/12/2021). Rakor itu sendiri merupakan tindak lanjut dari forum serupa yang telah dilaksanakan pada Jumat (24/12/2021).

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, digelarnya Rakor tersebut selain menjadi upaya dalam mendorong pemda menggenjot realisasi APBD-nya secara optimal, juga untuk memperkuat peran provinsi sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kabupaten dan kota di wilayahnya. Selain itu, upaya ini untuk mendorong penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah agar mengoptimalkan capaian realisasi APBD kabupaten dan kota.

BACA JUGA :  Implementasi RPJMD Dalam Pembangunan Purwakarta

“Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap kabupaten dan kota, provinsi bisa melakukan evaluasi terhadap realisasi APBD secara maksimal. Tak hanya itu, provinsi juga bisa mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai pajak dan retribusi daerah kabupaten dan kota sebagai langkah dalam mendorong realisasi pendapatan APBD secara optimal,” ujar Fatoni dalam acara bertajuk Rakor Implementasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.

Ia menambahkan, guna mendongkrak serapan APBD secara signifikan, provinsi dapat menerapkan skema penghargaan dan sanksi (reward and punishment). Skema penghargaan diberikan kepada kabupaten dan kota yang realisasinya tinggi. Sebaliknya, sanksi dapat diterapkan kepada daerah yang realisasi APBD-nya rendah.

BACA JUGA :  Polres Subang Terus Tegakan PPKM Darurat Serta Terapkan Prokes Kepada Masyarakat

“Hal ini sekaligus sebagai ikhtiar mengakomodir prinsip keadilan bagi pemerintah kabupaten dan kota,” lanjutnya.

Di sisi lain, Fatoni menekankan, agar pertemuan-pertemuan seperti Rakor tersebut dapat dilaksanakan secara periodik oleh daerah. Ia menyarankan, forum serupa dapat digagas minimal sebanyak tiga kali dalam satu tahun, misalnya pada awal, pertengahan, dan akhir tahun.

Pada awal tahun, Pemda dapat melakukan pembahasan mengenai persiapan program dan kegiatan tahun anggaran berjalan. Sedangkan di pertengahan, dimaksudkan sebagai langkah dalam melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi.

“Sementara pelaksanaan di akhir tahun sebagai upaya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada anggaran tahun berjalan, serta persiapan pelaksanaan APBD tahun yang akan datang,” pungkasnya.( Red )

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Advertorial

Presiden Jokowi Bangga Film Indonesia Raih Banyak Prestasi di Tengah Pandemi

Advertorial

Menuju Purwakarta Bebas Sampah

Advertorial

Gubernur Jabar Dampingi Presiden Ri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi

Advertorial

Cegah Kerumunan Malam Takbiran, Petugas Tutup Akses Jalan Menuju Perkotaan

Advertorial

Operasi Ketupat Lodaya 2021, Forkopimda Purwakarta Gelar Apel Pasukan

Advertorial

Pemkab Purwakarta Upayakan Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Dengan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Advertorial

Kapolres Serang Kota Pimpin Upacara Sertijab Kapolsek Serang

Advertorial

Peringati Anniversary LKPK Yang Ke 6, Ketua LKPK Ajak Jajaran nya Untuk Tetap Solid