Home / Nasional / Politik

Senin, 16 November 2020 - 12:59 WIB

[OPINI] Komunikasi Beradab Di Ruang Publik Sudah Ugen

Oleh: Emrus Sihombing

Menyimak fenomena komunikasi di dunia maya, sebagai seorang komunikolog, saya prihatin karena masih ada komunikasi di ruang publik terutama lewat sosial media yang masih jauh dari harapan. Ruang publik masih terus tercemar dengan adanya isi pernyataan yang belum sejalan dengan aksiologi komunikasi. Bahkan tidak jarang terjadi seolah saling “bersaut-sautan” satu dengan lain.

Sejak munculnya sosial media hingga saat ini, ruang publik kita masih terus dicemari dengan adanya dialektika komunikasi yang belum mengindahkan komunikasi beradab.

BACA JUGA :  Kuatkan Sinergitas Bantu Warga Isolasi Mandiri, TNI-Polri Apresiasi Kampung Tangguh Semampir Krian

Untuk itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa, “sangat baik kita tetap saling koreksi dan mengkritik satu dengan yang lain, namun harus tetap dalam koridor komunikasi beradab di ruang publik agar kita terhindar dari kemungkinan darurat komunikasi di ruang publik saat ini maupun ke depan bagi gererasi muda berikutnya.

Sebab, ruang publik milik kita bersama, milik tokoh masyarakat, milik murid Sekolah Taman Kanak-kanak, mililik pelajar, milik mahasiswa, dan milik generasi berikutnya. Singkatnya, milik kita bersama. Bukan hanya milik orang yang melontarkan pesan di ruang publik.

BACA JUGA :  KPU Teken MOU Kesepahaman Pengamanan Pilkada 2020 KPU Dengan Polres Karawang

Oleh karena itu, sudah urgen dilakukan pengelolaan komunikasi publik secara serius dan menjadi program utama serta unggulan bagi semua instansi pemerintah dari pusat hingga daerah.Ujar Emrus Sihombing,pakar Komunikolog Indonesia saat memberikan penjelasan nya kepada Matakita.Id Minggu ( 15/11/2020 ).”

Menurut hemat saya, leading sektor pengelolaan komunikasi beradab di ruang publik adalah para penanggungjawab komunikasi di setiap lini instansi pemerintah dari pusat (Menteri Komunikasi dan Informasi, para Jubir Presiden, Kepala biro-biro komunikasi kementerian dan instansi pemerintah dan lain sebagainya) hingga setidaknya di tingkat kecamatan.

BACA JUGA :  Hadapi Pilkada Serentak 2020, Sat Brimob Polda Jabar Antisipasi Kerawanan Gangguan Kamtibmas dan Bencana Alam

Penentuan penanggungjawab di setiap tingkatan harus berdasarkan Right Man on The Right Job. Tepatnya, dari komunikolog handal, profesional dan memiliki kemampuan manajemen komunikasi publik agar bisa menyusun dan malakukan strategi komunikasi yang proaktif, antisipatif, kreatif, inovatif dan berkesinambungan dalam suatu proses sosial di tengah masyarakat. { Wan,St }

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Daerah

Irjen Pol. Fadil Imran Jabat Kapolda Jatim Gantikan Irjen Pol. Luki Hermawan

Ekbis

Dianggap Inkonsisten, JAPEKSI akan lakukan Judicial Review UU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

Daerah

Menkopolhukam: Selangkah Lagi, Madura Jadi Provinsi ke-35

Politik

Dicky Darmawan, SH, M,Hum: SOTK Setwan Akan Disesuaikan

Nasional

Puan Maharani: Substansi RUU BPIP Berbeda, Jangan Ada Lagi Kontroversi

Nasional

PWI Terima Sumbangan 50 Ribu Masker dari Gajah Tunggal Group

Politik

Ketua DPRD Purwakarta Periode 2019 – 2024 Dilantik

Nasional

Kapolda Jabar: Kegiatan Habib Rizieq Dipenuhi Pelanggaran Prokes