Home / Politik

Kamis, 19 November 2020 - 06:22 WIB

[OPINI] Pejabat Komunikasi Harus Dari Komunikolog

MATAKITA.ID | Judul di atas sangat eksplisit, tetapi sangat akademik. Jika terjadi reposisi ke depan bidang komunikasi di pemerintahan, maka pejabat manajemen komunikasi publik pemerintah (Menteri Komunikasi dan Informasi, Jubir Presiden Kepala Biro Komunikasi kementerian dan instansi pemerintah) harus berdasarkan the right man for the right job. Tepatnya dari para komunikolog.

Para komunikolog dipastikan lebih menguasai dan familier dengan berbagai konsep, teori dan proposisi bidang ilmu komunilasi. Dengan kapabilitas tersebut dipastikan lebih memiliki kemampuan melakukan manajemen komunikasi publik daripada sarjana lainnya.

BACA JUGA :  Pembelian Offline di Outlet Lumbung Pangan Jatim Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Sebagai teladan, manajemen komunikasi publik berbasis pada proposisi bidang komunikasi. Berikut dua proposisi komunikasi yang saya buat sangat patut melandasi manajemen komunikasi publik pemerintah di ruang publik. Berikut penjelasanya.

Proposisi pertama. Jika relasi komunikasi antar manusia berada di zona ramah komunikasi, maka akan terbangun kohesi sosial di tengah masyarakat (negara).

Contoh zona ramah komunikasi antara lain, manusia siapapun dia, apapun status sosialnya, merupakan bagian dari partisipan komunikasi. Lebih memposisikan dirinya sebagai pendengar yang baik terhadap orang lain dan menciptakan komunikasi kesetaraan dalam setiap konteks sosial.

BACA JUGA :  Pansus Tatib DPRD Kota Tasikmalaya Study Banding Ke DPRD Purwakarta

Propisisi kedua atau bisa disebut kebalikan dari pertama. Jika relasi komunikasi antar manusia berada di zona polusi komunikasi maka akan terbangun kerenggangan sosial di tengah masyarakat (negara). Konteks komunikasi semacam ini berpotensi menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat. Pada gilirannya bisa jadi menimbulkan konflik sosial,ujar Emrus Sihombing selaku Komunikolog Indonesia saat memberikan penjelasan nya kepada MATAKITA.ID, Rabu ( 18/11/2020 ).

BACA JUGA :  DPD PDIP Jabar Berikan Bantuan Sembako Kepada Kader PDIP dan Masyarakat Purwakarta Terdampak Covid-19

Contoh zona polusi komunikasi antara lain, memposisikan dirinya lebih superior daripada yang lain, ucapannya seolah kebenaran tunggal dan penentu tujuan hidup orang lain, mendominasi percakapan, cenderung pola komunikasi linear.

Karena itu, manajemen komunikasi publik pemerintah harus mampu nembangun zona ramah komunikasi, dan konsekuensi logisnya sekaligus mengubur dalam-dalam polusi komunikasi.

Untuk itulah semua penangungjawab komunikasi publik pemerintah sejatinya dari para komunikolog supaya lebih terurus dengan baik.( Wan,St ).”

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Politik

Komisi II DPRD Purwakarta Desak PJT II Bayar Hutang

Nasional

[OPINI] Komunikasi Beradab Di Ruang Publik Sudah Ugen

Daerah

Jelang Pilkada, KPU Karawang Tanda Tangani MOU dengan Gugus Tugas Covid 19

Daerah

PKB Berinisiasi Panggil Ambu-Aming

Nasional

RK Minta Maaf ke Prabowo

Daerah

Hadapi New Normal Life, DPRD Purwakarta Minta Pemkab Secepatnya Persiapkan Perencanaan dan Anggaran Untuk Pesantren dan Masjid

Politik

Adi Prayitno : Aneh Kalau Fadli Zon Jadi Menteri Jokowi

Politik

Komisi I DPRD Terima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Pandeglang