Home / Hukum & Kriminal / Politik

Selasa, 13 Oktober 2020 - 17:55 WIB

[OPINI] Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, Ketertiban Sosial Harus Menjadi Prioritas Bersama

Oleh: Hendardi, Ketua Setara Institute

Unjuk rasa adalah artikulasi kebebasan berpendapat yang dijamin UUD Negara RI 1945 dan juga instrumen hak asasi manusia. Oleh karena itu secara prinsip aksi-aksi unjuk rasa yang menolak UU Cipa Kerja adalah sah dan harus dihormati.

Akan tetapi, kebebasan itu harus dijalankan dengan tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan, seperti larangan melakukan pengrusakan, tidak menimbulkan anarki sosial, tidak mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya.

BACA JUGA :  Polda Jatim Amankan Jalannya Unjuk Rasa Penolakan Omnibus Law

Jika aksi unjuk rasa berpotensi menimbulkan anarki sosial, penegak hukum dan aparat keamanan memiliki kewajiban untuk memastikan pencegahan serta penindakan. Tindakan-tindakan tersebut mesti dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan.

Aksi dengan kekerasan yang terjadi di beberapa tempat pada 5-7 Oktober 2020 semestinya memberikan pembelajaran bagi semua pihak untuk menahan diri dalam menyampaikan aspirasinya.

Peristiwa awal Oktober tersebut juga menggambarkan bahwa aksi dalam jumlah massa yang besar hampir pasti mengundang conflict enterpreneur untuk memanfaatkan situasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

BACA JUGA :  Covid-19 Purwakarta, 3 Konfirmasi Positif Dinyatakan Sembuh

Penyebaran informasi terkait rencana aksi lanjutan dengan agenda-agenda yang melampaui dari isu UU Cipta Kerja, di tengah masyarakat telah menimbulkan keresahan dan ketakutan.

Aksi unjuk rasa dengan agenda-agenda ekstra konstitusional harus dicegah dengan tindakan hukum yang akuntabel. Percampuran kepentingan dan agenda aksi oleh berbagai komponen masyarakat telah menggambarkan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar hari ini memiliki kerentanan lebih luas mengganggu ketertiban sosial.

BACA JUGA :  Ajak Kencan via WeChat, Gadis Muda Berhasil Gondol Enam Mobil

Untuk kembali memusatkan energi penolakan terhadap UU Cipta Kerja, elemen masyarakat dapat menggunakan mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan kita, yakni menguji pasal-pasal yang kontroversial itu ke meja Mahkamah Konstitusi.

Termasuk sejumlah catatan formil yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur pembentukan UU juga bisa diujikan ke Mahkamah Konstiusi.***

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Daerah

Polres Cirebon Laksanakan Operasi Yustisi Lodaya 2020 Secara Stasioner

Nasional

[OPINI] Komunikasi Beradab Di Ruang Publik Sudah Ugen

Daerah

Tolak RUU Omnibuslaw, PMPSS Tiba Di Senayan

Hukum & Kriminal

Gegara Hina Nabi SAW, Dua Remaja Habisi Sang Bos

Daerah

Team SAR Sat Brimob Polda Jabar Temukan Korban Anak Tenggelam Di Sungai Ciwaringin

Politik

Komisi 4 Pertanyakan Mandegnya Progam ‘Kabupaten Sehat’ dan Dana Kematian

Daerah

Hari Adhyaksa, Mantan Kepsek SMKN 2 Karawang Jadi Tersangka

Hukum & Kriminal

Belum Ada Putusan Pengadilan, Timur Jaya Grup Pakai 700 Polisi Gusur Tanah Warga