Home / Politik

Jumat, 27 November 2020 - 13:08 WIB

[OPINI] Wacana Penanganan Dugaan Korupsi Penetapan Izin Ekspor Baby Lobster Harus Lepas Dari Politik Prakmatis

Oleh : Emrus Sihombing, Pakar Komunikolog Indonesia

Terkait dengan judul di atas, saya mengemukakan delapan poin pandangan saya sbb:

PERTAMA
Sekalipun EP seorang politisi, salah satu pimpinan di sebuah partai dan sebagai menteri, agar wacana pengungkapan lebih produktif, maka perbincangan penangananan kasus dugaan perilaku koruptif terkait dengan perizinan ekspor baby lobster harus lepas dari kepentingan politik prakmatis. Lebih produktif lagi jika wacana berbasis kacamata hukum.

KEDUA
Setelah penetapan sebagai status tersangka kepada EP, maka itu sebagai bagian dari fenomena hukum. Artinya, sudah menjadi rana hukum. Perbincangan publik pun sejatinya dari perspektif hukum.

BACA JUGA :  Tolak RUU Omnibuslaw, PMPSS Tiba Di Senayan

KETIGA
Karena itu, saya berpendapat agar para pihak sebaiknya berbicara fakta, data, bukti dan argumentasi hukum yang terkait dengan fenomena hukum tersebut.

KEEMPAT
Jadi, jangan dikaitkan dengan politik prakmatis, misalnya antara lain Pilkada, sehingga proses yang terjadi murni dalam koridor hukum dan berjalan secara objektif, normatif dan independen.

BACA JUGA :  Rangkaian Hari Jadi Polwan, Polwan Polda Jabar Bersama Korps Wanita TNI Distribusikan 772 Paket Sembako

KELIMA
Jika ada aktor sosial (politik) mengaitkan kasus tersebut dengan politik prakmatis, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian di ruang publik. Atau aktor tersebut bisa jadi mempunyai agenda mengaburkan wacana substansi dugaan perilaku koruptif tersebut.

KEENAM
Para politisi prakmatis agar bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan lontaran-lontaran komunikasi politik di ruang publik yang berpotensi membingungkan masyatakat.

KETUJUH
Jika para pihak memiliki sekecil apapun fakta, data dan bukti hukum yang reliabel dan valid terkait dengan penetapan tersengka tersebut, menurut saya, sesegera mungkin diserahkan ke KPK secara langsung dan meminta tanda terima.

BACA JUGA :  Cegah Covid 19, Polres Ciamis Gencar Laksanakan Ops Yustisi

KEDELAPAN
Pandangan yang bersifat politik prakmatis dari para pihak mana pun harus dikesampingkan agar lebih mudah mengungkap persoalan tersebut secara mendalam, konprihenship dan lengkap dari perspektif hukum semata. ***

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Politik

Komisi 2 DPRD Purwakarta Apresiasi Bapenda dan PLN

Nasional

80 Persen Calon PROJO Menang Pilkada 2020: Setialah di Garis Rakyat

Daerah

Tingkatkan Kinerja ASN dan Non ASN, DPRD Purwakarta Gelar Evaluasi dan Koordinasi Dengan Semua Unsur Dilingkungan Sekretariat

Daerah

Toto Suripto Anggota Komisi IV DPRD Karawang Minta SPP SMA/SMK Digratiskan

Nasional

Bamsoet Apresiasi Penundaan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Politik

DPRD Purwakarta Tetapkan Peraturan Tatib

Politik

Gelar Reses ke III DPRD Purwakarta, Asep Chandra Serap Aspirasi Masyarakat di Dapil 6

Politik

BP2SS Ajak Masyarakat Oku Awasi Pilkada