Home / Daerah / Ekbis / Lifestyle

Senin, 10 Februari 2020 - 20:36 WIB

Optimalisasi PAD Purwakarta, Bapenda Gandeng Kejari

MATAKITA.ID | PURWAKARTA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta mengandeng pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk menoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tehnisnya, institusi tersebut akan memberikan bantuan hukum non legitasi. Semisal, membantu melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak.

Kepala Bapenda Purwakarta, Nina Herlina mengatakan, pihaknya sengaja mengandeng kejaksaan sebagai upaya optimalisasi PAD dari sektor pajak daerah. Salah satu keterlibatan kejaksaan, lanjutnya, yaitu terkait penanganan masalah hukum bidang perdata tata usaha negara.

“Pagi tadi, kami telah melakukan penandatanganan Mou dengan pihak Kejari Purwakarta. Ini upaya kami untuk memulihkan tunggakan pajak daerah melalui bantuan hukum non legitasi”, Ujar Nina, Senin (10/2/2020).

Baca Juga :  Pecatur PALI Juara Umum pada Event Catur Tingkat Nasional

Keterlibatan Kejaksaan, menurut Nina, akan menguatkan Pemkab Purwakarta dalam menciptakan PAD baru maupun yang belum terealisasi hingga saat ini. Pihaknya berharap, dengan dilibatkannya institusi penegak hukum para wajib pajak bisa lebih disiplin dalam membayar pajak.

“Kami akui, selama ini pendapatan pajak kerap tidak sesuai target. Kendalanya banyak wajib pajak yang menunggak”,kata Nina.

Baca Juga :  Purwakarta Sejuta Tumbler, Langkah Ambu Anne Tekan Jumlah Sampah Plastik

Selain sebagai upaya meningkatkan PAD, sambung Nina, kerjasama ini juga menjadi proses awal untuk memberikan jaminan hukum supaya lebih baik kedepannya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Andin Adyaksantoro menjelaskan, tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Bapenda Purwakarta, baik didalam maupun diluar pengadilan.

Andin mencontohkan, dalam hal bantuan hukum non legitasi, salah satunya dalam melakukan penagihan adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang menjadi salah satu sumber penerimaan pajak.

Baca Juga :  Musim Pancaroba, Pemkab Purwakarta Antispasi DBD

Tehnisnya, sebelum melakukan penagihan, Bapenda mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kepada pihak Kejari. Kemudian akan keluar surat kuasa khusus sebagai dasar untuk melakukan pendampingan penagihan.

“Yang pastinya dalam penagihan bisa kita dampingi, bisa mediasi. Intinya kejaksaan membantu Bapenda sekaligus memulihkan tunggakan pajak daerah”,katanya. (KG)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Daerah

Wagub Jabar Berharap Kepala Desa Mampu Merobah Pola Pikir Masyarakat

Daerah

Bupati dan DPRD Purwakarta Sepakati 24 Propemperda Tahun 2020

Daerah

Bantuan Datang, Korban Banjir Lahat Ucapkan Terimakasih ke Gubernur Sumsel

Daerah

Masa Kejayaan Neng Supartini Sudah Habis?

Daerah

Ketua Fraksi PKS Dedi Juhari:  Cegah Kebocoran PAD Diperlukan Kejujuran Semua Pihak

Daerah

Sarling di Kota Cirebon: Atalia Ajak Siswa Jadi Generasi Berencana

Daerah

Bupati Purwakarta Pastikan Proses Open Bidding Transparan

Daerah

Mahasiswa STIE KHZ Muttaqien Sampaikan Kegalauan Pemuda Kepada Dewan