Home / Daerah / Politik

Minggu, 20 Desember 2020 - 17:29 WIB

Pilgub Jambi Belum Usai, Banyak Laporan Bawaslu Yang Belum Ditindaklanjuti

MATAKITA.ID | Rapat Pleno Rekapitulasi KPU penghitungan suara calon Gubernur Jambi tingkat Provinsi akhirnya selesai, dengan menetapkan pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi nomor urut 03, Al Haris-Abdullah Sani yang dinyatakan menang.

Namun, dua saksi dari Paslon 01 Cek Endra-Ratu Munawaroh dan Paslon 02 Fachrori Umar-Syaril Nursal menolak menanda tangani berita acara penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut, yang dilaksanakan di Abadi Suite Hotel Jambi, Sabtu (19/12).

Helmi, saksi Paslon 01 yang diusung oleh Partai Golkar dan PDIP menolak tanda tangan dengan alasan bahwa, pihaknya banyak menemukan pelanggaran di Pilkada serentak 2020 di Provinsi Jambi.

“Kami menolak menanda tangani berita acara penetapan hasil rapat pleno Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi,” tegasnya.

Helmi mengatakan, di Pilgub Jambi banyak yang tidak sesuai dan Tim Paslon 01 sendiri banyak laporan pelanggaran disetiap kabupaten/kota yang tak ditanggapi oleh pihak Bawaslu Jambi.

BACA JUGA :  Grup FB SSM Kumpul Bersama Sekaligus Soft Opening Kal's Coffee Bar Grand City

Menurutnya, Paslon 01 memikirkan jalur konstitusional dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dirinya berharap ini ditindak lanjuti oleh di atasnya, karena beberapa tempat atau daerah banyak pelanggaran dan penyelenggara tidak profesional.

Begitu juga Zulkifli Somad, saksi Paslon 02 yang diusung Partai Gerindra, Demokrat, PPP dan Hanura menolak menanda tangani berita acara penetapan hasil pleno KPU calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dengan alasan ad temuan di Kota Jambi dan Sungai Penuh.

“Kami menolak menanda tangani, karena kami ingin mencari kebenaran yang sebelumnya harus disetop oleh pihak Bawaslu Provinsi Jambi namun dibiarkan sampai sekarang,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Jubir Paslon 02, Septa Dinata yang mengatakan bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang harus segera dibereskan. laporan-laporan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, terutama oleh Bawaslu.

“Kita pada dasarnya tidak mempersoalkan siapa saja yang keluar sebagai peraih suara terbanyak sepanjang proses ini jurdil, kita siap menerima apa saja hasilnya. Kita minta persoalan-persoalan yang ada diselesaikan dulu, baik oleh Bawaslu, bahkan mungkin Pengadilan dan Dewan Kehormatan jika diperlukan,” jelasnya.

BACA JUGA :  Purwakarta Raih Penghargaan Sebagai Kabupaten Peduli HAM

Menanggapi hal tersebut, saksi Paslon 03 Bakri mengatakan terkait laporan dari Tim Paslon 01 dan 02 ke Bawaslu Jambi harus betul-betul diselesaikan sesuai aturan-aturan yang berlaku.

“Ini tidak mungkin berani melakukan sesuatu tanpa ada hal-hal dibelakangnya, dan kami tekankan kepada Bawaslu untuk ditindak lanjuti,” sebutnya.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Jambi, M. Sanusi mengatakan Pleno penghitungan suara tingkat Provinsi Jambi sudah melalui proses yang panjang, sejak rekapitulasi tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota hingga sidang pleno terbuka di Provinsi Jambi.

“Jika ke depan terjadi sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penetapan hasil Pilkada, maka penetapan Pemenang Pilgub Jambi bisa ditunda hingga adanya keputusan MK,” katanya.

BACA JUGA :  Sukses Gelar Workshop Pra UKW Virtual Angkatan I, Kini DPP MOI Gelar Angkatan II

Namun jika tidak ada gugatan ke MK dalam tiga hari kerja setelah rapat pleno rekapitulasi ini rampung, kata Sanusi, maka Paslon yang mendapatkan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih.

Untuk diketahui, dalam pleno berita acara KPU Jambi, pasangan Al Haris-Sani memperoleh suara 596.621 suara.

Sedangkan, dua lainnya pasangan Cek Endra-Ratu memperoleh 585.203 suara dan pasangan Fachrori-Syafril memperoleh 385.388 suara.

Untuk jumlah suara sah dalam pleno rekapitulasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi sebanyak 1.567.212 suara dan tidak sah 89.153 suara.

Dalam Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara KPU Provinsi Jambi, Paslon 03 dinyatakan menang meski kedua saksi paslon lainnya menolak menandatangani hasil Pleno rekapitulasi perhitungan suara. Namun, secara konstitusional hasil pleno tetap sah. (Chan/Syaiful jabrig)

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Daerah

Silaturahmi Kebhinekaan Bersama Wantimpres, Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Pangdam III Siliwangi Guna Perkokoh Persatuan Bangsa

Daerah

Kapolres Banjar Bersama Walikota Bagikan Face Shield Kepada Ojol dan PKL

Daerah

Putus Penyebaran Covid 19, Polresta Cirebon Lakukan Patroli Dinihari

Daerah

Hadapi Pilkada Serentak 2020, Sat Brimob Polda Jabar Antisipasi Kerawanan Gangguan Kamtibmas dan Bencana Alam

Daerah

Dandim 0808/Blitar Ikuti Rakor Penanganan Covid – 19

Daerah

Polres Cimahi Gelar Operasi Yustisi Didepan Pasar Antri

Daerah

Covid-19 Purwakarta, 3 Konfirmasi Positif Dinyatakan Sembuh

Daerah

Tanggap Bencana, Sat Brimob Polda Jabar Pantau Aktifitas Gunung Tangkuban Perahu