Home / Nasional / Politik

Selasa, 22 September 2020 - 15:30 WIB

Pilkada Haruskah Ditunda?

MATAKITA.ID | Pilkada haruskah ditunda? Pilkada tidak perlu ditunda karena belum ada ilmuan dan atau negarawan di dunia yang memastikan kapan persoalan Covid-19 dapat terkendali atau berakhir.

Demikian disampaikan oleh Emrus Sihombing kepada matakita.id, Selasa (22/9/20)

Pakar Komunikolog itu menjelaskan, jika memang ada temuan dan atau pandangan yang memperkirakan mendekati kepastian bahwa kasus Covid-19 dapat berakhir pada beberapa bulan ke depan, tidak sampai Desember 2021, misalnya, ide penundaan Pilkada sangat rasional.

BACA JUGA :  DPP PPMI dan FSPASI meminta DPR RI Batalkan RUU Omnibuslaw

Tetapi, lanjutnya, jika belum ada kepastian, penundaan Pilkada dapat menimbulkan masalah baru lainnya, antara lain penanganan Covid-19 di daerah berpotensi terganggu karena kurang kondusifnya dinamika politik di daerah-daerah yang seharusnnya melakukan Pilkada 2020 ini.

“Karena itu, saya mengajak agar wacana publik lebih memperbincangkan solusinya. Menurut hemat saya, setidaknya ada dua solusi yang simultan dilakukan mencegah kemungkinan munculnya kluster baru penyebaran Covid-19 terkait dengan Pilkada,” terangnya.

BACA JUGA :  Cegah Covid 19, Kegiatan Rutin 3M Terus Dilakukan Oleh Polres Subang

Pertama, perlu menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat terkait dengan protokol kesehatan yang dirumuskan dengan bagus oleh pemerintah.

Dari aspek ilmu komunikasi, peningkatan jumlah kasus Covid-19 hingga kini di tanah air lebih disebabkan kurangnya kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat mengenai kasus Covid-19. Sebab, penyebaran Covid-19 dari manusia ke manusia lain.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah di semua jenjang membuat Strategis Komunikasi Promosi Kesehatan secara nasional hingga pada tingkat keluarga yang terukur dan dilakukan secara masif, terstruktur, sistematis, berkelanjutan dengan berbagai kemasan pesan inovatif, kreatif, persuasi untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku setiap individu di masyarakat.

BACA JUGA :  DPRD Purwakarta Terima Kunker DPRD Kabupaten Batang dan Tegal

Kedua, para ketua umum parpol perlu melakukan pertemuan merumuskan kesepakatan tidak menggelar kampanye langsung, tetapi menggunakan media komunikasi, termasuk sosial media sebagaimana acapkali saya sampaikan di ruang publik. (wan)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Hukum & Kriminal

Banyak Jaksa Main Proyek, TP4 Akhirnya Dibubarkan

Daerah

Komisi I DPRD Karawang: Pelaksanaan Pilkades Harus Lebih Tertib

Politik

M Hidayat Kembali Nahkodai DPD Partai Golkar Kota Palembang

Nasional

Terkait Bom Bunuh Diri, Polrestabes Medan Kecolongan

Nasional

5 Juta Pelamar CPNS 2019, Masih Ada Formasi Sepi Peminat

Politik

Ketua DPD RI Ingatkan Tiga Sektor Prioritas

Daerah

Jelang Pilkada, KPU Karawang Tanda Tangani MOU dengan Gugus Tugas Covid 19

Daerah

Mulyono Misman : Jika Soliditasnya Terjaga, KAMI Bisa Berubah Menjadi Poros Politik Menakutkan Pada Pilpres Mendatang