Home / Daerah

Rabu, 20 Mei 2020 - 16:02 WIB

Tiga Wartawan di Pali Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

MATAKITA.ID|Pali – Tiga orang wartawan di Pali yakni Efran, Eddy dan Enggi yang dilaporkan Forum Komunikasi Kepala Desa Pali (FK2DP) ke Polres Pali, pada Selasa (19/05) kemarin, telah selesai memberikan keterangan dan klarifikasinya di ruang riksa unit pidana khusus Polres Pali.

Ketiga wartawan yang didampingi pengacara dan Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Sumsel ini terlihat lega usai jalani pemeriksaan.

“Saya diminta menceritakan kronologi (investigasi) terhadap adanya potongan dana desa yang juga mencatut nama pejabat tinggi dan APH seperti tulisan saya yang telah dimuat di berbagai media on line” terang Efran saat ditanya tentang apa saja isi pertanyaan penyidik, Rabu (20/05/202),

Menurutnya, dalam kasus ini pihak penyidik sudah dipastikan sangat cermat dalam memecahkan perkara ini.

Saat ini, lanjutnya, mereka diperiksa sebagai terlapor dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik, namun jika sudah ada campur tangan penegak hukum dalam persoalan ini, tentu akan memudahkan pengungkapan kasus ini biar dapat dibuktikan kebenarannya.

BACA JUGA :  Polres Ciamis Gencar Sosialisasi Edukasi 3M

“Menurut saya ada dua substansi. Pertama saya harus membuktikan bahwa saya sebagai jurnalis sedang menjalankan tugas investigasi yang dalam pemberitaan ini untuk kepentingan umum dan tidak ada itikad menyerang kehormatan siapapun. Maka, pasal 310 KUHP ayat (3) tentu tidak dapat dikenakan.” jelasnya.

Lalu, sambungnya, produk jurnalistik tentu tidak terlepas dari narasumber. Dan dalam setiap pemberitaan, wartawan selalu menyampaikan fakta dilapangan setelah melakukan chek and balancing.

“Intinya, apapun yang kami sampaikan ke publik bukan opini kami. tetapi hasil chek and richek,” terangnya seraya menyatakan, kesaksian dan keterangan dari narasumber yang berhasil dikumpulkan sebagai landasan dalam membuat tulisan terhadap issue yang sedang berkembang.

Di tempat terpisah, Eddy Saputra, wartawan bratapos.com menjelaskan dalam kasus ini ia mendapat berbagai pelajaran baru terkait dunia jurnalistik. “Terus terang saya dapat pencerahan baru dari perkara ini, tadinya saya ragu-ragu untuk posting link berita, ternyata hak wartawan dalam pendistribusian berita sekalipun di medsos dilindungi undang-undang tidak seperti apa yang dituduhan pelapor,” terang Eddy.

BACA JUGA :  Kompi 4 Batalyon A Pelopor Sat Brimob Gencarkan Penggunaan Masker Sebagai Gaya Hidup

Begitupun Engghie Brama Nova, wartawan Beeoneinfo.com yang juga pengurus IWO PALI berpandangan sama dan penuh keyakinan bahwa sebagai wartawan tulisannya sudah memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik.

“Kami mengikuti saja proses hukumnya. Kami percayakan ke penyidik untuk bisa mengusut tuntas kasus ini. Meski sebagai terlapor kami tentu tidak akan diam begitu saja, kami akan buktikan kebenaran berita tersebut” tutup Enggi yang juga Sekjen IWO.

Sementara itu, melalui pernyataan resmi Pengacara IWO, Talbi Munandar.SH menjelaskan, setelah melakukan pendampingan kliennya yakni Erfan dkk, dan setelah melihat dan mendengarkan hasil klarifikasi dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan pasal 27 ayat 3 UU no.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU no.11 Tahun 2008 tentang ITE, ia berkeyakinan bahwa kliennya tidak terdapat unsur pelanggaran dalam UU ITE seperti yang didugakan.

Lebih lanjut, Talbi menerangkan bahwa kliennya adalah seorang jurnalis atau wartawan online yang sedang menjalankan tugasnya yakni memuat berita dan sudah melalui proses investigasi, wawancara dengan nara sumber.

BACA JUGA :  Tolak RUU HIP, Ratusan Massa Gruduk DPRD Purwakarta

“Selain berita yang dimuat itu sudah memenuhi unsur jurmalistik. Klien saya juga telah melakukan konfirmasi ke subject atau orang yang disebutkan oleh nara sumber, dan sudah memberikan kesempatan hak jawab,” kata Talbi.

Intinya, terang Talbi, UU ITE tidaklah tepat diberlakukan kepada seorang jurnalis yang sedang menjalankan tugas untuk melaksanakan ketentuan UU sesuai dengan pasal 50 KUHP yaitu barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan UU Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

“Dan sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat(3), untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, bahkan bagi siapa yang melakukan tindakn yang menghalangi ketentuan pasal 4 ayat (3) tsb dapat dijerat sanksi pidana”, tutupnya.(syam)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Daerah

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Pemkab dan MUI Keluarkan SE Prokes

Daerah

Diskominfo Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Fasilitasi Puluhan Wartawan Rapid Test

Daerah

Paket Beras di Berikan Kapolres Ciamis Kepada DKM Masjid dan Pengurus TMP

Daerah

Dandim 0808/Blitar Serahkan Bantuan Secara Simbolis Kepada Warga Yang Terdampak Covid-19

Daerah

Silaturahmi Kapolda Jatim Dengan Komandan Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh

Daerah

31 Warga Purwakarta Terkonfirmasi Positif Corona

Daerah

Lebarkan Sayap Organisasi, Ketua Umum DPP MOI Lantik Pengurus DPW MOI NTT

Daerah

Sumsel Gelar Apel Pasukan Operasi Lilin Musi 2019