Tindak Lanjut Kebijakan RTRW, LSPP Lapor LBH PDI-P Purwakarta | MATAKITA.ID google-site-verification=iDZD_sCXRN3R-DqV5CJ4GT0iMTQps4yfhRlW83dgnsI

Home / Politik

Selasa, 26 Oktober 2021 - 17:06 WIB

Tindak Lanjut Kebijakan RTRW, LSPP Lapor LBH PDI-P Purwakarta

Purwakarta | Matakita.id – Lingkar Studi Pembangunan Purwakarta (LSPP) melaporkan temuan kesalahan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta kepada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBH-AR) PDI-P Purwakarta, Selasa (26/10).

Diketahui, surat permohonan bantuan hukum diterima langsung Ketua BBH-AR PDI-Purwakarta, Dede Nurzaman, SH.,MH. Ia didampingi Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum & HAM, Asep Yadi Rudiana, SH.

Juru Bicara LSPP, Sansan Ramdhani mengatakan, upaya ini perlu ditempuh untuk menindak-lanjuti temuan terkait kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lebih khusus, terkait Perbup 42/2019 Tentang Penataan Kawasan Bungursari Istimewa yang bertentangan dengan Perda 11/2012 Tentang RTRW Purwakarta.

BACA JUGA :  Propam Polres Pekalongan Cek Kesiapan Personil di Pos Pengamanan Ketupat Candi 2021

“Perbup ini jelas bertentangan dengan Perda 11/2012. Sangat terbuka narasi penyalahgunaan wewenang (abusement of power) oleh Bupati Purwakarta,” katanya.

Atas dasar itu, lanjutnya, LSPP perlu pendampingan hukum. Tujuannya tidak lain agar dilakukan upaya hukum bila diperlukan segera.

“Ini kan kesalahan substansial pada aspek legal. Kami sadar tidak bisa bergerak sendiri. Kami butuh pendampingan hukum,” ungkapnya.

Bidang Hukum PDI-P Purwakarta Dukung Penuh

Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum & HAM PDI-P Purwakarta, Asep Yadi Rudiana mengatakan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap LSPP. Dia menegaskan, lembaga bantuan hukum PDI-P Purwakarta memang diciptakan untuk misi advokasi publik.

BACA JUGA :  SP3 Kasus BLBI, DPW KAMPUD Nilai KPK Gagal Tuntaskan Kasus Korupsi

“Permohonan bantuan hukum dari LSPP ini adalah bentuk aspirasi publik. Kami siap mendukung penuh hingga tuntas,” tegasnya.

Sementara, Ketua BBH-AR PDI-Purwakarta, Dede Nurzaman mengapresiasi permohonan bantuan hukum dari LSPP. Pihaknya siap menindak-lanjuti permohonan tersebut se-segera mungkin.

“Langkah terdekat yang kami lakukan adalah menggelar forum komunikasi antara LSPP dengan unsur pimpinan dan fraksi PDI-P Purwakarta,” begitu ucapnya. ( TN )

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Politik

PAC PDIP Kecamatan Pedurungan Bagikan 500 Takjil dan Buku Bacaan

Politik

Yayan Sahrodi Unggul di 7 TPS dari 4 Cakades dan Tinggalkan Suara Lawan Politiknya di Pilkades 2021

Politik

Ketum Partai Berkarya Gelar Silaturohmi Dsngan Para Pengurus DPDdan DPC Se- kota Depok

Daerah

Srikandi Nusantara Siap Hantarkan Gibran Menuju Solo Satu

Politik

[OPINI] Meninvest Harus Beda Dari Menteri Biasa-biasa

Politik

602 Bakal Calon Kepala Desa Resmi Mendaftar Pilkades Pada 170 Desa Sekabupaten Purwakarta

Hukum & Kriminal

Direktur DPP SCW Akan Melaporkan Konten “MEME” Yang Tersebar Di Medsos

Politik

Atalia Kukuhkan Pengurus Jabar Bergerak Purwakarta dan Indramayu